BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki sumber daya
alam yang melimpah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seperti
yang kita ketahui Pembangunan di Indonesia masih belum mencerminkan keadaan layaknya
Negara yang kaya dan makmur. Dengan kata lain Negara ini masih bisa dikatakan
miskin mengingat tingkat Kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Sampai
saat ini pun pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di
Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang
dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk
pemerataan pembangunan. Akibat dari kurangnya pemerataan pembangunan memang
tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami
pembangunan cukup pesat, dan hal tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan
dengan daerah yang pembangunannya bisa dikatakan masih lamban, atau masih belum
tersentuh oleh pemerintah seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil.
Ironis sekali jika kita melihat keadaan seperti ini di negara kita karena
masalah pembangunan yang kurang merata keseluruh daerah di Indonesia.
B. Masalah
1. Apa
yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dan akibat yang
ditimbulkan ?
C. Tujuan
Adapun tujuan dalam penulisan paper ini adalah :
Adapun tujuan dalam penulisan paper ini adalah :
a) Untuk
mengetahui bagaimana pembangunan di Indonesia
b) Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang
mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dan akibat yang akan
ditimbulkan
c) Untuk
mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di
Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
.
Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam dan
wilayahnya yang strategis. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia juga melakukan
usaha pembangunan semenjak masa reformasi sampai sekarang yang melandaskan atas
Trilogi Pembangunan yang mana Trilogi
Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh
pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan
politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi
pembangunan terdiri dari: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi
Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Pembangunan di Indonesia
dapat dikatakan lebih maju terutama di daerah perkotaan yang pembangunannya
relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk serta aktivitas di daerah
perkotaan lebih banyak, Namun, apakah kita mengetahui bahwa masih banyak daerah
lain yang kurang bahkan belum tersentuh pembangunan seperti yang berada di
pelosok terpencil Negara ini, sehingga apabila kita lihat secara keseluruhan
pembangunan di negara ini, sebenarnya masihlah sangat lambat dan sifatnya tidak
merata.
2.1. Faktor penyebab Ketidakmerataan Pembangunan di Indonesia
a) Kurangnya
perhatian pemerintah dalam menuntaskan masalah pemerataan pembangunan.
b) Pembangunan
lebih banyak di fokuskan di daerah-daerah perkotaan
c) Kurangnya
sifat kewirausahaan para pelaku pengembang ekonomi di wilayah
d) Lokasi-lokasi
Pulau pelosok terpencil yang sulit dijangkau
e) Keterbatasan
Jaringan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan
daerah
f) Lemahnya
kerjasama antara pelaku pengembangan kawasan seperti pemerintah, lembaga non
pemerintah, swasta, dan masyarakat.
g) Ketidakseimbangan
pasokan sumber daya alam dengan kegiatan pembangunan
Dari faktor yang dapat kita lihat,
cita-cita bangsa kita untuk mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya
terwujud mengingat pembangunan yang hanya terpusat di daerah perkotaan, bahkan
cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud apabila tidak
ada fasilitas pendidikan (sekolah) yang berada di daerah pelosok.
Sebagai fakta yang dapat kita ketahui, di salah satu media elektronik tertulis, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengakui bahwa pembangunan di Jabar belum merata. Kondisi tersebut terjadi akibat Pemprov dan DPRD Jabar belum optimal mendesain APBD. “Selama ini APBD disusun tanpa menggunakan data, akibatnya pembangunan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan. Saya harus jujur pemerataan pembangunan belum tersebar”. Kata Irfan saat dihubungi oleh salah satu redaksi media informasi.
Sebagai fakta yang dapat kita ketahui, di salah satu media elektronik tertulis, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengakui bahwa pembangunan di Jabar belum merata. Kondisi tersebut terjadi akibat Pemprov dan DPRD Jabar belum optimal mendesain APBD. “Selama ini APBD disusun tanpa menggunakan data, akibatnya pembangunan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan. Saya harus jujur pemerataan pembangunan belum tersebar”. Kata Irfan saat dihubungi oleh salah satu redaksi media informasi.
2.2. Tingkat Pendapatan periode 2009-2010 di daerah perkotaan dan luar perkotaan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini (Gini Ratio).
Menurut Armida S Alisjahbana,
Menteri Perencana pembangunan nasional / Kepala BAPENA, tingkat kesenjangan di
Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya.
Seperti di kawasan amerika latin. Rasio gini 0,331 dinilainya cukup baik,
karena rasio gini di amerika latin mencapai angka di atas 0,4. Memang sulit
menurunkan angka rasio gini secara signifikan. Akan tetapi, pemerintah akan
berupaya dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat dengan lebih memfokuskan
pembangunan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah.
2.3. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakmerataan pembangunan di Indonesia
a) Dampak
ketidakmerataan pembangunan tidak begitu dirasakan oleh masyarakat perkotaan
yang tinggal di daerah yang mengalami pembangunan pesat, karena segala
kebutuhan hidupnya lebih mudah didapat seperti fasilitas pendidikan dan
kesehatan, sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal
di daerah terpencil, mereka sangat kesulitan dalam mengakses fasilitas
pendidikan atau kesehatan yang dibangun pemerintah, selain jumlahnya sedikit,
letaknyapun yang kebanyakan jauh dari pemukiman sehingga banyak masyarakat
terpencil yang enggan mengaksesnya.
b) Pendapatan
Negara bisa dikatakan kurang maksimal, karena pembangunan yang tidak merata itu
menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki
potensi ekonomi yang baik untuk jangka ke depannya.
2.4. Solusi Penyelesaian masalah
a)
Membuat Daerah Otonom yang berfungsi untuk;
·
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
·
Meningkatkan pelayanan umum masyarakat daerah.
·
Meningkatkan daya saing daerah.
b)
Membuat rencanaan kerja arahan dari Pemerintah
c)
Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan
luar pemerintah dalam pembangunan Indonesia.
d)
Menggunakan Anggaran Negara sebaik-baiknya dan
Pengawasan sehingga Dana pembangunan tidak di salah gunakan oleh oknum tidak
bertanggung jawab(Koruptor)
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Negara Indonesia belum melakukan
pembangunan yang merata, sejauh ini pembangunan yang dilakukan masih terpusat
pada daerah perkotaan. Negara ini juga belum dapat memanfaatkan wilayah-wilayah
daerah pelosok yang memiliki potensi untuk membangun perekonomian Indonesia
sehingga dapat menambah pendapatan Negara.
B. Saran
Pemerintah dalam hal ini harus lebih
memperhatikan wilayah terpencil dan mengusahakan pembangunan secara maksimal,
membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pembangunan di wilayah-wilayah
daerah. Merancang perencanaan pembangunan pada daerah pelosok.
DAFTAR
PUSTAKA
Just For UG. Tugas
2 Perekonomian Indonesia : Makalah Pembangunan Indonesia. Online.http://nikougawa92.blogspot.com/2011/04/tugas-2-perekonomian-indonesia-makalah.html.
dikunjungi tanggal 12 Januari 2012
PAPER
PEMBANGUNAN
INDONESIA
Dosen : Ngusmanto
Dosen : Ngusmanto
Nama : Ardila
Nim : E01110041
Jurusan : Ilmu Administrasi
Makul : Adminstrasi Pembangunan
Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik
Universitas
Tanjungpura Pontianak
Tahun 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar